JEKA24.COM | JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mendorong ekonomi hijau Jambi melalui Program BioCF ISFL yang menjadi bagian dari strategi pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka closing meeting fase pra-investasi Program BioCF ISFL Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022-2026 di Swiss Bell Hotel Kota Jambi, Senin (4/5/2026) pagi.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Andri Yushar Andria, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto, Direktur Perhimpunan dan Pengembangan Dana BPD LH RI Endah Tri Kurniawaty, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Haruki Agustina serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Program BioCF ISFL merupakan inisiatif global yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sekaligus mendorong tata guna lahan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap seluruh pembelajaran selama empat tahun terakhir dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun tata kelola lingkungan yang lebih baik di Jambi.
Dalam sambutannya, Abdullah Sani mengatakan Provinsi Jambi memiliki potensi besar sumber daya hutan dan lahan yang mendukung pengembangan ekonomi hijau Jambi.
“Kita memiliki kawasan hutan lebih dari 2,1 juta hektar, ekosistem gambut yang luas, serta kawasan mangrove yang penting bagi keseimbangan lingkungan,” ujar Wagub Sani.
Namun demikian, Jambi juga menghadapi tantangan berupa deforestasi, degradasi lahan hingga dampak perubahan iklim.
“Namun kita juga dihadapi tantangan deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim. Pelaksanaan BioCF–ISFL di Provinsi Jambi diarahkan untuk mendukung pembangunan rendah emisi yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi, melalui penguatan tata kelola dan penerapan praktik berkelanjutan pada sektor kehutanan, pertanian, dan penggunaan lahan lainnya,” lanjutnya.
Abdullah Sani menjelaskan pada fase pra-investasi, fokus program meliputi penguatan kelembagaan lintas sektor, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat hingga penerapan praktik ramah lingkungan pada sektor pertanian dan kehutanan.
Menurutnya, Provinsi Jambi juga menargetkan penurunan emisi lebih dari 17 juta ton CO2e pada periode 2021–2025 melalui penguatan sektor kehutanan dan lahan.
“Komitmen Jambi terhadap perubahan iklim diwujudkan melalui aksi nyata adaptasi dan mitigasi yang melibatkan berbagai sektor. Dalam periode 2021–2025, kita menargetkan penurunan emisi lebih dari 17 juta ton CO₂e, melalui penguatan sektor kehutanan dan Lahan. Dan Provinsi Jambi mengambil peran strategis dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030. Kita berkontribusi sekitar 10% dari target nasional, melalui berbagai program penurunan emisi yang didukung pembiayaan daerah dan hibah internasional,” jelas Wagub Sani.
Program BioCF-ISFL, lanjut Abdullah Sani, menjadi instrumen penting dalam upaya penurunan emisi di Jambi. Saat ini, Provinsi Jambi tengah mempersiapkan fase pembayaran berbasis kinerja melalui skema ERPA.
“Dengan harga karbon sebesar USD 7 per ton CO₂e, potensi penerimaan Jambi dapat mencapai USD 70 juta,” jelasnya.
Wagub Sani juga menegaskan agenda penurunan emisi dan pengelolaan lanskap berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari arah pembangunan daerah melalui RPJMD Provinsi Jambi.
“Arah kebijakan ini kemudian dipertegas melalui roadmap Ekonomi Hijau Provinsi Jambi, yang kami posisikan sebagai paradigma baru pembangunan daerah yaitu pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara simultan,” tegas Wagub Sani.
Menurut Abdullah Sani, Provinsi Jambi memiliki peluang besar menjadi contoh keberhasilan implementasi program penurunan emisi berbasis kinerja di Indonesia.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, kita dapat membuktikan bahwa hutan bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga sumber kesejahteraan. Sebagaimana komitmen kami: “Jambi siap menjadi contoh bahwa hutan dapat menjadi sumber kesejahteraan melalui pembayaran berbasis hasil,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo mengatakan evaluasi fase pra-investasi sangat penting untuk menentukan arah pembangunan Jambi ke depan.
“Fase pra-investasi ini telah memberikan banyak pembelajaran bagi kita. Ke depan, Bappeda akan memastikan program penurunan emisi ini terintegrasi langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada ekonomi hijau,” jelas Agus Sunaryo.
Agus Sunaryo juga menegaskan kolaborasi seluruh kabupaten dan kota menjadi faktor penting dalam mencapai target penurunan emisi dan pengelolaan lahan berkelanjutan di Jambi.
“Kehadiran para wakil kepala daerah hari ini membuktikan komitmen solid. Menjaga lanskap hutan Jambi sekaligus menumbuhkan ekonomi adalah tugas lintas sektoral yang harus kita kerjakan bersama,” ujarnya.
Discussion about this post