Gubernur Jambi dan Kepri Sepakati Pengembangan Pulau Berhala dan Ekonomi

JEKA24.COM | RIAU – Gubernur Jambi Al Haris bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menandatangani kesepakatan bersama pengelolaan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan secara terpadu, Senin (13/04/2026) malam. Penandatanganan berlangsung di Gedung Daerah Kepulauan Riau sebagai bagian dari penguatan konektivitas ekonomi lintas provinsi di Sumatera.

Kesepakatan tersebut diarahkan untuk membuka peluang pasar internasional, khususnya ekspor komoditas unggulan Jambi melalui wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura.

Pulau Berhala yang berada di Selat Berhala ditetapkan sebagai fokus utama pengembangan. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan dengan daya tarik pantai, terumbu karang, serta kekayaan budaya lokal.

“Pengembangan bersama ini akan memaksimalkan potensi geografis maritim, meredam konflik pengelolaan wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional,” ujar Al Haris usai penandatanganan.

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari forum kepala daerah se-Sumatera yang membahas sinergi pembangunan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penguatan ketahanan pangan.

Gubernur Ansar Ahmad menegaskan kerja sama ini membuka peluang strategis bagi Kepulauan Riau sebagai pintu distribusi produk unggulan Jambi menuju pasar global.

Dalam implementasinya, kedua provinsi akan mengembangkan pengelolaan wisata terpadu di Pulau Berhala, termasuk pembangunan homestay, penguatan destinasi selam, serta penyelenggaraan festival budaya.

Selain itu, pemanfaatan pelabuhan di wilayah Kepulauan Riau akan dioptimalkan untuk mendukung ekspor komoditas seperti hasil laut dan pertanian dari Jambi ke pasar internasional.

Kerja sama ini juga mencakup penguatan konektivitas transportasi antardaerah, termasuk pengembangan rute kapal feri, serta peningkatan promosi digital untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Dengan sinergi tersebut, kedua daerah menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata hingga 20–30 persen dalam dua tahun ke depan.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kerja sama lintas provinsi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Indonesia.